Search
Close this search box.

MANAJEMEN KONSTRUKSI

Manajemen Konstruksi Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Banjir Bandang Lahar Dingin dan Tanah Longsor di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

Detail Projek

Klien:

Alamat Klien:

Waktu Pengerjaan:

Nilai Kontrak:

Tentang ProYek

Kategori Proyek: Pengalaman Manajemen Konstruksi & Supervisi
Jenis Pekerjaan: Manajemen Konstruksi dan Supervisi Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana
Lokasi: Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat
Program Terkait: Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang, Lahar Dingin, dan Tanah Longsor Tahun 2024

Manajemen Konstruksi Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Banjir Bandang Lahar Dingin dan Tanah Longsor di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar merupakan kegiatan konsultansi yang berkaitan dengan program pemulihan permukiman masyarakat terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Bencana yang terjadi pada 11 Mei 2024 menyebabkan kerusakan rumah, infrastruktur, dan fasilitas umum di sejumlah wilayah sekitar Gunung Marapi, ketika hujan deras membawa material vulkanik melalui aliran sungai dan memicu banjir bandang serta tanah longsor. Sebagai bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah melaksanakan pembangunan 140 unit hunian tetap dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), yang terdiri dari 80 unit di Kabupaten Agam dan 60 unit di Kabupaten Tanah Datar. Pembangunan kawasan relokasi tersebut ditujukan untuk menyediakan tempat tinggal permanen yang lebih aman dan layak huni, sekaligus memulihkan kehidupan masyarakat yang kehilangan rumah akibat bencana.

Pembangunan hunian tetap pada kedua lokasi memiliki karakteristik teknis yang memerlukan perhatian khusus terhadap kondisi tapak dan risiko kebencanaan. Di Kabupaten Agam, pembangunan kawasan huntap berada di wilayah Lubuk Basung dengan kebutuhan penataan lingkungan, pembangunan infrastruktur dasar, dan penyediaan fasilitas pendukung masyarakat. Sementara itu, pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan di kawasan Ladang Laweh, Kecamatan Rambatan, dengan kondisi lahan yang membutuhkan penyesuaian tata letak bangunan dan infrastruktur. Dalam pelaksanaan tahun 2024, terdapat evaluasi terhadap posisi beberapa unit rumah yang terlalu dekat dengan tebing sehingga diperlukan penyesuaian rencana tapak, badan jalan, dan jalur pembuangan air. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya pengendalian teknis terhadap kesesuaian lokasi rumah, stabilitas lahan, drainase, serta hubungan antara struktur bangunan dan lingkungan permukiman. Penggunaan sistem RISHA juga menuntut pengawasan terhadap kualitas komponen pracetak, metode pemasangan, sambungan struktur, dan kesesuaian pekerjaan fondasi agar setiap unit memenuhi persyaratan keselamatan serta kenyamanan penghuni.

Dalam konteks pembangunan huntap pada dua kabupaten, manajemen konstruksi berfungsi mendukung koordinasi pelaksanaan, pengendalian mutu, waktu, biaya, keselamatan, serta pemeriksaan kesiapan kawasan sebelum digunakan masyarakat. Lingkup pengawasan yang relevan dapat mencakup pekerjaan persiapan lahan, fondasi, pemasangan struktur RISHA, penyelesaian arsitektur, pembangunan jalan lingkungan, drainase, jaringan air bersih, sanitasi, listrik, dan fasilitas umum sesuai paket pekerjaan. Koordinasi antardisiplin juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan konstruksi rumah dan prasarana kawasan berlangsung secara terintegrasi, terutama ketika terdapat perubahan rencana tapak atau kondisi lapangan yang berbeda dari asumsi perencanaan. Melalui pengelolaan konstruksi yang sistematis, pembangunan hunian tetap diharapkan dapat mendukung terciptanya permukiman yang lebih aman terhadap risiko bencana, memiliki fasilitas dasar yang memadai, serta membantu proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Agam dan Tanah Datar.

Ruang Lingkup Pekerjaan Manajemen Konstruksi

Berikut merupakan tahapan pekerjaan manajemen konstruksi yang relevan dengan karakter proyek Huntap Agam dan Tanah Datar. Ruang lingkup aktual perlu disesuaikan dengan KAK, kontrak, dan pembagian tanggung jawab penyedia jasa.

A. Persiapan dan Perencanaan Manajemen Konstruksi

1. Persiapan dan Penyusunan Rencana Manajemen Konstruksi

2. Review Desain Kawasan dan Dokumen Teknis Pembangunan

3. Evaluasi Kesesuaian Lokasi Relokasi dan Risiko Kebencanaan

4. Review dan Pengendalian Perubahan Site Plan

B. Pengawasan Pekerjaan Lahan dan Fondasi

5. Pengawasan Pekerjaan Persiapan dan Pematangan Lahan

6. Pemeriksaan Kondisi Tanah dan Stabilitas Lereng

7. Pengawasan Pekerjaan Galian, Timbunan, dan Pemadatan

8. Pengawasan Pekerjaan Fondasi Hunian RISHA

C. Pengawasan Struktur dan Arsitektur RISHA

9. Pemeriksaan Mutu Komponen Pracetak RISHA

10. Pengawasan Pemasangan Struktur Modular RISHA

11. Pengawasan Detail Sambungan dan Integritas Struktur

12. Pengawasan Pekerjaan Dinding, Atap, dan Penutup Bangunan

D. Pengawasan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan

13. Pengawasan Pembangunan Jalan Lingkungan

14. Pengawasan Sistem Drainase dan Pengendalian Limpasan Permukaan

15. Pengawasan Jaringan Air Bersih

16. Pengawasan Sanitasi dan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Tujuan dan Manfaat Pekerjaan

Manajemen Konstruksi Pembangunan Hunian Tetap Pascabencana Banjir Bandang Lahar Dingin dan Tanah Longsor di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar bertujuan mendukung tersedianya kawasan permukiman permanen yang memenuhi persyaratan mutu, keselamatan, dan kelayakan huni bagi masyarakat terdampak bencana. Pengawasan terhadap pekerjaan lahan, fondasi, pemasangan struktur RISHA, serta pembangunan infrastruktur lingkungan diharapkan dapat membantu menjaga kesesuaian hasil konstruksi dengan desain dan kebutuhan mitigasi risiko bencana. Pemeriksaan tata letak bangunan dan pengendalian drainase menjadi bagian penting untuk mengurangi potensi permasalahan teknis, terutama pada lokasi yang berdekatan dengan lereng atau memiliki kondisi topografi khusus.

Selain mendukung pembangunan fisik rumah, manajemen konstruksi diharapkan membantu penyediaan lingkungan permukiman yang memiliki jalan, air bersih, sanitasi, listrik, penerangan, dan fasilitas sosial yang dapat digunakan masyarakat. Pengendalian jadwal, mutu, biaya, serta koordinasi lintas pihak juga mendukung penyelesaian pekerjaan dan kesiapan kawasan sebelum dihuni. Dengan memperhatikan keselamatan, kualitas konstruksi, dan kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan hunian tetap pada kedua kabupaten diharapkan dapat menjadi bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih berkelanjutan serta membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi di lingkungan yang lebih aman.